KANALid.com, Metro – Ketegangan politik mencuat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro.
Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, Amrulloh, secara terbuka membantah dan mengkritisi pernyataan sejumlah pimpinan DPRD yang sebelumnya menyuarakan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi pemerintahan setempat.
Dalam pernyataannya, Amrulloh menilai bahwa narasi yang dibangun oleh para pimpinan DPRD tersebut tidak mencerminkan pemahaman menyeluruh terhadap mekanisme formal evaluasi birokrasi serta tahapan administratif pemerintahan.
“Evaluasi birokrasi bukan sesuatu yang bisa digeneralisir hanya karena kekecewaan terhadap kinerja sebagian aparatur atau karena kelalaian beberapa orang ASN saat upacara seolah-olah seluruhnya bermental tidak baik”
“Harus ada pijakan yang kokoh, berbasis data, proses, dan kewenangan struktural yang jelas,” kata dia saat diwawancarai awak media, Kamis (12/6/2025).
Amrulloh menekankan bahwa pemerintah Kota Metro di bawah kepemimpinan Bambang Iman Santoso dan M Rafieq Adi Pradana justru telah bergerak lebih cepat dibanding periode sebelumnya dalam menjalankan reformasi birokrasi.
Politisi yang akrab disapa Bang Iloh itu juga menyebut pelaksanaan Uji Kompetensi (Ukom) bagi pejabat tinggi pratama telah selesai digelar pada 4 Juni 2025, hanya empat bulan pasca pelantikan kepala daerah.
“Mari kita bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, yang baru melaksanakan Ukom pada bulan September 2021, padahal pelantikan kepala daerah juga sama-sama di bulan Februari. Artinya, periode sekarang justru lebih cepat secara legal formil dan administratif,” tegasnya.
Pria yang juga merupakan Ketua PMD Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Metro tersebut menyayangkan sikap sejumlah pimpinan DPRD yang menurutnya justru menyampaikan opini tanpa dasar data kepada publik.
Ia menilai hal ini berpotensi menyesatkan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap ASN serta institusi pemerintah.
Salah satu pernyataan yang disorot Amrulloh adalah ajakan untuk mengevaluasi total ASN se-Kota Metro, yang ia anggap sebagai bentuk generalisasi yang tidak adil dan tidak produktif.
“Kita tidak bisa menyimpulkan kelalaian beberapa orang ASN saat upacara sebagai cerminan moral seluruh aparatur sipil negara maupun birokrasi. Pernyataan seperti itu justru melemahkan semangat perubahan yang sedang berjalan,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrat tersebut bahkan melontarkan kritik tajam dengan nada satir terhadap koleganya di DPRD.
Ia bahkan mengajak seluruh legislator di gedung DPRD Kota Metro dapat mengevaluasi diri terhadap beragam persoalan internal DPRD yang kini tengah menjadi sorotan publik.
“Kalau sampai harus mengevaluasi semua ASN hanya karena keluhan satu atau dua orang, lalu kita sendiri tak pernah evaluasi fraksi, fungsi alat kelengkapan, atau sikap kelembagaan DPRD, apakah kita layak bicara soal disiplin birokrasi? Apa kita harus masuk barak militer dulu baru mau bersikap adil atas pemecahan berbagai masalah internal yang menjadi konsumsi publik,” cetusnya dengan nada sinis.
Sebagai anggota DPRD dari Dapil Metro Timur, Amrulloh menegaskan bahwa kritik harus diberikan secara konstruktif, bukan hanya untuk menyudutkan eksekutif tetapi juga untuk mengukur seberapa jauh legislatif telah menjalankan tugasnya dengan benar.
“DPRD seharusnya memberikan edukasi politik kepada masyarakat, bukan membentuk opini liar yang lemah secara dasar hukum dan fakta. Kritik itu penting, tapi harus disertai solusi dan logika birokrasi,” tambahnya.
Dirinya juga menyinggung soal tantangan struktural yang tengah dihadapi Pemerintah Kota Metro, terutama berkaitan dengan penyesuaian Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Dalam situasi fiskal yang ketat, Pemkot Metro harus menyusun ulang prioritas program tanpa mengorbankan kepentingan publik.
“Hari ini, pemerintah kota tengah menyelaraskan antara Inpres Presiden dengan kebutuhan daerah. Anggaran untuk kegiatan seremonial sudah banyak yang dialihkan ke program prioritas seperti infrastruktur dasar, yaitu jalan mulus dan lampu jalan yang terang. Ini yang seharusnya diapresiasi, bukan diserang tanpa nalar,” paparnya.
Amrulloh mengajak semua pihak, termasuk unsur pimpinan DPRD, untuk melakukan evaluasi ke dalam, baik pada fraksi maupun alat kelengkapan dewan yang selama ini dinilai kurang aktif dan responsif dalam mendukung agenda-agenda strategis pembangunan.
“Evaluasi bukan hanya urusan eksekutif. Mari kita jujur melihat fungsi kontrol dan legislasi kita sendiri, seberapa maksimal itu bekerja. Jangan sampai retorika kita justru jadi penghambat pembangunan, jangan sampai karena masalah internal menjadi isu yang krusial ditengah masyarakat. Kita harus jujur dan menjaga martabat kelembagaan,” tandasnya.
Pernyataan Ketua Komisi I ini mencerminkan dinamika internal legislatif yang semakin kritis dan terbuka.
Namun, perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menjadi batu sandungan dalam agenda percepatan pembangunan.
Kini, yang dibutuhkan masyarakat adalah saling kontrol yang sehat, kolaborasi yang nyata, dan kedewasaan politik dalam mengelola konflik kepentingan demi kepentingan umum warga masyarakat kota metro, salus populi suprema lex exto(kepentingan masyarakat adalah hukum tertinggi. (*)
